Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PEMIMPIN Indonesia di masa depan harus bisa membawa bangsa ini lebih maju dan bertindak adil. Pemimpin seperti itulah yang harus didukung dan dipilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 HM Jusuf Kalla, usai menghadiri makan malam 70 tahun Kalla Group, dengan tema 'Aktif Bersama Maju Bersama' di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/10) malam.
Dalam keterangan tertulisnya, pria kelahiran Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu, mengungkap sejumlah kriteria yang pantas memimpin Indonesia pada 2024 mendatang, tanpa meributkan soal nama.
Baca juga: JK Harap Cawapres Anies Sosok Berpengalaman
Sebab, saat ini, yang lebih penting menurutnya, menyatukan kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia pada masa depan.
"Dari tujuan besar itu baru kita tetapkan kriteria. Ini tidak boleh main-main karena menyangkut 270 juta jiwa penduduk Indonesia," tukas Kalla.
Kriteria pertama sebutnya, yaitu harus memiliki leadership atau kemampuan kepemimpinan yang kuat. Kedua, calon pemimpin nantinya harus punya pengalaman.
"Karena tanpa pengalaman juga nanti susah," sebut Kalla yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).
Lalu kriteria ketiga, ialah sosok yang memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan intelektual yang cukup baik. Dan kriteria keempat adalah memiliki track record yang baik.
"Itu saja dulu empat. Boleh ditambah tapi tujuan utama kita yang bisa membawa bangsa ini lebih baik," kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.
Setelah kriteria dan syarat sudah ditetapkan, baru melihat sosok yang pantas dipilih.
"Setelah itu baru kita melihat dan ukur siapa yang paling pantas dipilih, apakah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto atau Puan Maharani," lanjut Kalla
"Ke depan, giliran masyarakat yang menilai dengan objektif soal kriteria dan nama calon presidennya 2024. Jangan dahulu anti ini anti itu. Kriterianya mana dahulu?" sambungnya tanpa menyebut nama yang masuk dalam kriteria pemimpin menurutnya. (OL-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved